Oligarki

Kata politik identik dengan hal siasat atau strategi. Namun belakangan embel-embel licik dan kotor juga menemani kata politik itu sendiri. Hal ini tidak terlepas dari perilaku politikus yang terekspos di media selalu yg berbau negatif.Misal, terlibat korupsi dan konspirasi. Meski sejatinya politik bisa dieksplore sisi positifnya. Nah, trade mark yang sudah terlanjur melekat lalu menjadi stigma masyarakat umum bahwa politik itu berkarakter negatif dan bermakna mementingkan segala cara untuk mencapai tujuan. Sampai-sampai ada jargon politik yang mengatakan bahwa tidak ada kawan dan lawan , yang ada hanya kepentingan. Begitu kuatnya stigma ini sehingga bisa mengalahkan hal-hal positif dari makna politik itu sendiri.

austincrhonicle.com

Demikianlah yang terjadi manakala kehidupan masyarakat umum – segala lini- dlingkupi oleh aura politik. Syukur kalau  aura positif . Nah ,ini  yang negatif. Kebijakan yang seharusnya jauh dari sisi politik menjadi bias setelah terpengaruh aura politik. Politik sudah menjadi urat berakar dalam semua sendi kehidupan. Ibarat kanker stadium empat, menjalar kemana- mana. Yang paling tampak adalah politik mempengaruhi kebijakan para pejabat pendidikan.

Sejatinya dunia pendidikan yang lebih erat dengan dunia moral tak urung mendapat imbas tidak langsung dari pejabat politik. Bagaimana tidak kalau dinas pendidikan kabupaten berada dibawah kewenangan para bupati. Sedangkan bupati adalah kepala daerah yang diangkat oleh masyarakat atas wilayah politik. Secara normatif hitung-hitungan politik tentu ada program balas jasa dan investasi pencitraan. Balas jasa sang bupati kepada tim suksesnya dengan pengangkatan kepala dinas yang pro. Bahkan bisa diiringi pendepakan kepala dinas yang lama sebab kontra . Lalu investasinya berbentuk reward jabatan itu akan menjadi kantong-kantong suara dan kantong-kantong pencitraan atas keberhasilan kerja para bupati. Hal inilah yang tampak konyol manakala dunia pendidikan dibawa masuk ke dalam sistem balas jasa dan investasi pencitraan.

Pendidikan yang seharusnya bebas dari intervensi eksternal menjadi tidak nyaman dalam mengawal nilai-nilai edukatif. Misal, menanamkan kejujuran kepada peserta didik. Jujur dalam menjawab soal adalah sekelumit butir nilai yang harus ditanamkan seorang guru. Sebenarnya hal ini mudah djalankan oleh seorang guru.Misal, Ujian Nasional. Tinggal diawasi lalu ditunggu laporan jawaban siswa. Selesai sudah. Tapi ternyata sulit diterapkan. Guru yang nota bene pelaksana tingkat bawah sadar akan sendiko dawuh  kepala sekolah. Kepala sekolah juga harus mengamini apa kata kepala dinas. Dan wejangan kepala dinas sebagai corong investor pencitran itu cukup mengatakan bermainlah yang cantik. Kalimat inilah yang kemudian menjadi multi tafsir. Dalam bahasa gaul , “Maksud lhoh !”