Heboh pemberitaan RUU Pilkada yang ditetapkan menjadi UU oleh DPR menuai pro kontra. Bahkan kabarnya Pak Beye dibully karena ini. Namun, sebenarnya hal ini sangat tambah menarik karena menjadi ikon pertarungan kedua kubu sebagai ikutan pilpres di bulan lalu. Yakni ada kubu Koalisi Merah Putih (KMP) dan kubu Jokowi. Padahal seandainya peristiwa itu terjadi jauh sebelum pilpres atau berdiri sendiri dan tidak ada pengaruh kubu-kubuan itu maka kemungkinannya pilkada oleh dewan (DPR/DPRD) mudah diterima. Yang semula PILKADAL (Pilihan Kepala Daerah Langsung oleh rakyat) menjadi PILKAWAN (Pilihan Kepala Daerah oleh Dewan). Why not?
Pertanyaan simpel itu agak rumit menjawabnya. Tetapi baiklah, bahwa pada sebagian warga seperti saya misalnya bahwa pilkadal itu mengandung fakta yang negatif. Saya sebagai pendidik memang suka telmi(telat mikir) dan kuper(kurang pergaulan) kalau menyangkut politik, meski tidak bisa disebut buta politik sebab berbagai info seliweran di media massa. Karena emoh dan wegah saja penyebab telmi dan kuper politik.
Jujur, saya sudah punya filing bahwa pilkadal itu punya fakta negatif jauh sebelum ini. Mungkin filing kita sama, manakala euforia reformasi menjadi tayangan bebas kebablasan di depan mata. Fakta bahwa masyarakat terbelah menjadi pro kontra pada pilihan gubernur atau bupati misalnya, berlanjut dalam pertentangan psikis dan fisik. Baik sebelum, pada saat dan setelah pilgub/pilbup berlangsung. Adu mulut, adu jotos, adu senjata tajam terus menjadi konsumsi empuk sang wartawan sebagai head line news. Rakyat terkotak-kotak dan terkoyak-koyak sendi-sendi kerukunannya. Kilas balik dari kran reformasi dibuka selebar-lebarnya pada tahun 98-an sampai sekarang masih berlanjut tawuran hajat politik itu. Konflik horisontal!
Yang lebih memprihatinkan lagi dunia pendidikan menjadi korban pilkadal. Kepala sekolah,guru serta siswa adalah objek empuk yang menjadi sasaran mendulang suara calon kepala daerah. Dengan sistem lingkaran setan perpolitikan yang salah, pendidikan terseret kepada arus politik balas jasa dan balas dendam. Maka tidak heran banyak kejadian di berbagai daerah hanya gara-gara hiruk pikuk pilkadal ada guru yang naik jabatan dan tidak sedikit juga yang turun jabatan sebab mutasi balas dendam. Inilah konflik birokrat! ( Baca juga, Oligarki). Inilah yang dinyatakan oleh Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah diundangkan pada tahun 2014, pada BAB I Ketentuan Umum, Pasal 1 butir 5 bahwa Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Itulah salah satu dampak dari Pilihan Kepala Daerah secara Langsung oleh Rakyat. Hal di atas memang kasuistis dan tidak bisa digeneralisasi. Sebab kematangan dan kedewasaan berpolitik dari semua lapisan warga lah yang menjadikan politik berjalan di atas jalan yang benar apapun sistemnya. Bahkan pilihan kepala daerah oleh dewanpun (pilkawan) tidak bisa juga terjamin lebih baik dari pilkadal. Namun, dari sisi konflik horisontal dan konflik birokrat pilkawan lebih minim. Yang beradu argument di dalam gedung, silakan! Biarkan rakyat tenang dalam damai sambil mendengarkan kicau burung-burung!
Paktris blog 